BOLTIM,MonitorSulut – Guna mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Pemkab Boltim menggelar sosialisasi dan bimbinan teknis aplikasi sistem informasi manajemen daerah (Simda) perencanaan dan keuangan di Kantor Bupati Boltim, Selasa (24/04/2018).
Kegiatan dilaksanakan lantai tiga Inde Dou kantor Bupati ini berlangsung hingga 27 April 2018, secara resmi di buka oleh Bupati Sehan Landjar, SH dengan menghadirkan pemateri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sulut diantaranya kepala perwakilan Kwinhatmaka dan Korwas Bidang APD Joseph Paat.
Bupati mengatakan, penerapan Simda perencanaan dan keuangan sangat penting untuk menyajikan data yang terukur dan valid.
“ni sistem informasi, baik dari perencanaan awalnya, sistem penganggarannya, kajian multiflier effect dari yang dilakukan, perencanaan berapa periode akan dilakukan itu akan terbaca semua disitu,” terang Bupati.
Bupati berharap seluruh SKPD memanfaatkan kehadiran BPKP Perwakilan Provinsi Sulut yang melakukan pendampingan dan supervisi agar dalam sistem informasi pemerintah daerah untuk semua aspek berjalan sesuai dengan aturan yang ada.
“Manfaatkan momentum ini dengan baik karena ini sangat bermanfaat,” kata Bupati.
Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulut, Kwinhatmaka mengungkapkan pelaksanaan sosialisasi merupakan bagian dari rencana aksi yang telah disepakati bersama dihadapan pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Februari silam, dimana BPKP diberi amanat untuk memantau proses dari komitmen yang sudah ditanda tangani kepala daerah se Sulut.
“Komitmen yang ditandatangani bersama itu merupakan satu program pemerintah dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintah yang bersih dan bebas KKN. Salah satu komitmennya adalah pemerintah diharapkan bisa menggunakan satu sistem yang terintegrasi terkaitan perencanaan pembangunan daerah,” ungkapnya.
Dia menambahkan, menyambut baik pelaksanaan kegiatan dan siap mendukung terlaksananya penerapan aplikasi simda perencanaan di Boltim sehingga proses perencanaan penganggaran dan pengelolaan keuangan daerah bisa berjalan dengan baik.
“Mudah-mudahan apa yang sudah menjadi komitmen Bupati betul-betul didukung oleh seluruh jajaran Pemkab Boltim dengan sebaik-baiknya. Sistem Simda perencanaan sudah mengadopsi seluruh regulasi dan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan didalamnya tidak lepas dari unsur pengendalian yang akan membantu pemerintah dalam rangka untuk menciptakan pemerintah yang bersih dan bebas KKN,” pungkasnya. (man)
