MONITORSULUT.com, MANADO – Komitmen yang tinggi terhadap pemberantasan Pungutan Liar (Pungli), dan percepatan layanan barang dan jasa seperti Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) terus dilakukan Pemerintah Kota (Pemkot) Manado dibawah kepemimpinan Walikota Manado DR Ir GS Vicky Lumentut SH MSi DEA dan Wakil Walikota Mor Dominus Bastiaan SE.
Dampak kerja keras Pemkot Manado melalui LPSE guna penghematan tersebut, berpengaruh secara nasional. Dan ini terbukti, dari sekian kabupaten/kota di daerah Nyiur Melambai Sulut. LPSE Kota Manado dinilai sebagai salah satu kota yang berhasil memberantas Pungli, lewat aksi LPSE secara Nasional dari 33 paket senilai Rp52.500.000.000 pada tahun 2008, meningkat menjadi 685.599 paket senilai Rp1.428.214.34d.000.000 tahun 2016. Olehnya, dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) LPSE di Balai Kartini, Kartika Expo, Jakarta Kamis (03/11) pagi .
Walikota GSVL menerima penghargaan berupa National Procurement Award 2016, untuk kategori Komitmen 100% e-Procurement yang diserahkan oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN) / Kepala Bappenas, Bambang Brodjonegoro.
Penilaian tersebut berdasarkan tingginya komitmen, dedikasi dan implementasi e-procurement yang dilakukan Pemkot Manado.
“Terima kasih atas dukungan masyarakat Kota Manado dalam pengadaan barang dan jasa melalui LPSE,” tukas Walikota GSVL.
Menurutnya, dengan adanya program LPSE tujuannya untuk memberantas Pungli karena sistem lelang yang terbuka dilakukan secara online. Dimana, semua pekerjaan diatas Rp200 juta harus melalui proses lelang. “Ini merupakan bentuk penghematan yang dituangkan dalam LPSE, dan dilakukan untuk memberantas pungli yang saat ini gencar dilakukan semua pihak,” jelas Walikota GSVL.
Meski demikian, diakui Walikota GSVL, lelang dengan sistem online bukan berarti tidak ada kendala. Namun, sampai saat ini kendala tersebut bisa diatasi.
Rakernas LPSE tahun 2016 dilaksanakan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Republik Indonesia dengan mengangkat tema penguatan peran serta LPSE dalam pembangunan Nasional yang berkualitas.
Rakernas tersebut diikuti lebih dari 1400 peserta terdiri dari kepala daerah, LPSE se-Indonesia, praktisi, pihak pemerhati barang dan jasa pemerintah seperti World Bank, Asian Development Bank, Indonesia Coruption Watch, Indonesia Procurement Watch, serta Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia.
“Untuk meningatkan kinerja, LKPP melaksanakan Rakernas LPSE yang saat ini didukung oleh 641 LPSE,” jelas Kepala LKPP Dr Agus Prabowo.
Dikatakan,pada perkembangannya, LPSE melakukan fungsi pengadaan barang dan jasa elektronik, fungsi Penyelenggaraan Sistem Elektronik (PSE) dan fungsi layanan publik secara elektronik (e-Goverment) yang memiliki peran strategis dalam pembangunan Nasional. Turut hadir dalam Rakernas tersebut, Menteri Pekerjaan Umum/Pemukiman Rakyat Dr. Ir. M. Basuki Hadimuljono, M.Sc dan Menteri Agraria dan Tata Ruang Sofyan Djalil.(Tim/lipsus)
