Kegiatan ini diselenggarakan OJK Provinsi Sulawesi Utara, Gorontalo, Maluku Utara di ruangan CJ Rantung Kantor Gubernur Sulut, Rabu (7/8/2024).

Kepala OJK Provinsi Sulut Gorontalo Maluku Utara, Robert H P Sianipar menjelaskan TPAKD merupakan forum kordinasi resmi bagi lembaga pemerintah dan pemangku kepentingan terkait untuk meningkatkan percepatan akses keuangan di daerah dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi daerah serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Di Sulawesi Utara sudah terbentuk 16 TPAKD, satu di tingkat Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota.

Dia mengatakan untuk menyusun program kerja TPAKD, perlu diperhatikan potensi unggulan masing-masing daerah sehingga program kerja yang ditetapkan dapat berdampak langsung kepada masyarakat dan terjadi sinergi dan kolaborasi antar anggota TPAKD.

“Dan tentunya peran kepala daerah sangat penting untuk mencapai keberhasilan program TPKAD,” ucap Sianipar.

Sementara itu, Wagub Steven Kandouw mengatakan rata-rata kabupaten/kota di Sulut capaian fiskalnya di kategori menengah ke bawah, dan masih mengandalkan transfer daerah dari Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi.

Namun begitu Sulut punya kelebihan dalam hal kultur dan kearifan lokal, yakni masyarakat Sulawesi Utara rata-rata memiliki aset berupa tanah.

Dia sepakat dengan Kepala OJK, bahwa masih ada kendala jaringan di daerah kepulauan yang mempengaruhi akses industri keuangan.

Lebih lanjut Steven Kandouw menekankan pentingnya literasi ekonomi. Termasuk memberi pemahaman kepada masyarakat tentang program pinjaman KUR. Pasalnya capaian program ini belum maksimal. “Literasi ekonomi ini harus dilakukan pentahelix atay keroyokan. Selain libatkan masyarakat, pemerintah, cendekiawan termasuk teman-teman pers agar efektif,” tukas Wagub.(Advetorial/DKIPS)