MONITORSULUT-Adanya pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) di Pemprov Sulut, sekaligus adanya dugaan pemalsuan tanda tangan pimpinan, menjadi perhatian Wagub Sulut Steven Kandouw, Rabu (24/05/2018) siang ini.
Dikatakan Kandouw, banyak modus yang dilakukan bawahan di SKPD Pemprov saat ini termasuk memalsukan tanda tangan pimpinan, sehingga itu harus diawaso agar laporan dan pertanggungjawaban bukan saja menjadi tanggungjawab pimpinan baik itu eselon 2 atau sekda tapi juga pejabat eselon 4 yang membuat laporan tersebut.
Lanjut Kandouw, integritas yang penting misallam kalau anggaran makan minum 200 orang maka haris demikian, jangan dibuat menjadi 100 orang karena kalau menjadi temuan maka itu harus dibayar.
Ditambahkan Kandouw, hal seperti ini akan dilaporkan ke Gubernur sehingga pertanggungjawaban nanti bukan hanya pejabat eselon 2 namun dari bawa juga wajib bertanggungjawab yakni eselon 4 juga, supaya kalau sudah ditangani aparat penegak hukum maka masuk tahanan bukan kadis atau kaban namun dari bawa yakni pejabat eselon 4 yang membuat pertanggungjawaban. (stv)