MONITORSULUT, MANADO – Rakorev Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) se-Sulut serta Pemberian Penghargaan Penurunan Stunting Tahun 2023, di Hotel The Sentra Manado, Rabu (18/10/2023), di hadiri oleh Wakil Gubernur Provinsi Sulut Steven Kandouw, Forkopimda Provinsi Sulut serta kepala daerah dari 15 kabupaten/kota di Provinsi Sulut.
Dalam sambutannya, Wagub mengatakan, salut dan selamat kepada kabupaten/kota yang diberikan apresiasi dan penghargaan dalam upaya penurunan stunting.
“Pertama kabupaten Sitaro, kedua Kabupaten Bolmut, ketiga Kabupaten Minut, Minahasa dan Kota Manado,” ungkap Kandouw.
Wagub berharap mudah-mudahan daerah lain yang belum dapat apresiasi kalau mau diberikan apresiasi tolong ditingkatkan supaya tahun depan dapat apresiasi.
Selain itu kata Wagub, tampak terasa sudah satu tahun kita berkumpul di tempat ini dengan situasi kondisi yang berbeda. Tahun lalu kita dalam upaya keluar dari bayang-bayang covid-19.
“Tahun ini kita sudah turunkan tingkatkan prevelensi stunting 20,5 persen. Dari segi tingkat regional kita paling rendah se Sulawesi apalagi nasional. Tapi ini jangan jadikan patokan untuk berpuas diri. Kita harus berikhtiar dan berupaya lebih turun lagi,” kata Wagub.
Ada pun menjadi tantangan lanjut Wagub, sekarang ini kita mengalami dampak climate change dan El-Nino sehingga ada beberapa di tempat di Sulut ada Bitung, Minahasa dan Bolmong sudah tiga bulan tidak hujan. Sehingga ketika dalam rapat pangan nasional kita dapati Sulut terjadi penurunan produksi pangan kita. Karena daerah yang dua tiga kali panen sekarang sudah satu kali. Bahkan ada yang tidak panen.
“Benang merah dengan itu pangan kurang sehingga indeks perkembangan harga kita naik juga. Kalau kita biarkan ini akan mempengaruhi inflasi kita. Walaupun sekarang inflasi masih terkendali. Ini gambaran menjadi kendala kita,” kata Wagub.
Wagub juga menyampaikan sangat senang hari ini rakor penangan stunting. Paling tidak momentum kita untuk konsolidasi tentang stunting. Bagaimana alokasi fiskal untuk penanganan ini. Baik langsung dari BKKBN atau dari kementerian sosial.
Wagub juga meminta lakukan indentifikasi harus day by day kelahiran bayi dan ibu hamil, langsung dilakukan penetrasi supaya ada perubahan.
“Selain indentifikasi dilakukan puskesmas dan pembantu puskesmas, kepala desa dan ibu PKK di desa kita berikan tambahan pekerjaan untuk melakukan indentifikasi bayi dan ibu hamil. Kalau dilakukan jelas seperti ini penetrasinya akan tepat,” kata Kandouw.
Wagub menyebutkan, catatan Bapeda semua anak Stunting 100 persen datang dari keluarga tidak mampu atau di bawah garis kemiskinan. “Menurut hemat saya lebih bagus supaya sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui. Sama sama kita hilangkan stunting, tapi kita juga kurangi kemiskinan,” ungkapnya.
Wagub juga menambahkan, setiap Senin rapat kabinet ada tiga hal dibicarakan yaitu stunting, inflasi dan perdagangan orang.
“Pulang dari sini lakukan rapat indentifikasi. Kalau perlu setiap Senin kita hadir semua wakil kepala daerah mengikuti rapat kabinet supaya betul betul responsif,” pungkasnya.(yulia*)
