MONITOR Sulut – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Sulawesi Utara melaksanakan Rapat Koordinasi dalam rangka mengevaluasi kinerja di tahun 2022 sekaligus memantapkan rencana kerja untuk 2023 sekaligus memantapkan dukungan dalam setiap program Gubernur Olly Dondokambey dan Wagub Steven Kandouw yang dikenal dengan ODSK.
Gubernur Sulut melalui Sekprov Steve Kepel dalam sambutan yang dibawakan Asisten II Praseno Hadi menyatakan mengapresiasi semua pihak yang telah bersinergi melaksanakan rakorev ini sekaligus mengajak semua yang telah hadir, untuk terus mengoptimalkan dan mengevaluasi upaya pengendalian inflasi yang telah kita lakukan, sekaligus menyusun program kerja kedepan, serta memperkuat sinergitas kerja kita, untuk terus mendukung percepatan pemulihan ekonomi, dan bersama-sama memajukan sektor perekonomian daerah di Bumi Nyiur Melambai.
Lanjut Praseno
Bapak/Ibu, kinerja terbaik telah ditunjukkan untuk pemulihan ekonomi dan memajukan sektor perekonomian daerah di Provinsi Sulawesi Utara di tahun 2022.
“Kinerja kita juga sudah sangat baik dalam upaya pengendalian Inflasi di Sulawesi Utara. Dimana, Inflasi Sulawesi Utara secara tahunan lebih rendah dibandingkan dengan inflasi Nasional tahun 2022, “ungkap Asisten Praseno didampingi Karo Perekenomian Lukman Lapadengan.
Dikatakannya pula, secara umum sepanjang tahun 2022, inflas Sulawesi Utara setelah mulai terkendalinya pandemi COVID-19, berada di bawah realisasi inflasi nasional. Seiring dengan berangsur pulihnya aktivitas Ekonomi di Sulawesi Utara, upaya pengendalian inflasi juga terus dilaksanakan untuk menjaga daya beli masyarakat. Inflasi Sulawesi Utara adalah 4,27% (YoY), sementara itu Inflasi secara Nasional adalah 5,51% (YoY)
“Pergerakan tekanan inflasi Provinsi Sulawesi Utara selama tahun 2019 hingga 2022, sebagian besar dipengaruhi oleh komoditas perikanan dan bawang merah, cabai rawit/rica, dan tomat (Barito). Meski tercatat surplus pada komoditas rica dan perikanan, tetapi tingginya volatilitas mengindikasikan adanya mismatch antara pasokan dengan konsumsi masyarakat, ” tuturnya seraya menambahkan kedepan kita harus tetap bekerja maksimal, serta tetap menjalin sinergi, memiliki pemahaman dan gerak langkah yang selaras. Untuk keseluruhan tahun 2023, prospek inflasi Sulawesi Utara diperkirakan akan kembali berada pada rentang target inflasi Nasional yaitu 3% 1% (YoY). Tekanan inflasi secara keseluruhan tahun, diperkirakan lebih rendah yang bersumber dari normalisasi harga komoditas administered price dan core
Praseno mengajak semua harus bertekad untuk kedepan, mengantisipasi tekanan inflasi yang terjadi, seiring dengan peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat dan momentum perbaikan ekonomi, serta terus mensinkronkan program dalam upaya pengendalian inflasi
Ditambahkannya pula, dalam pengendalian inflasi, keterlibatan semua pihak untuk membangun komunikasi yang baik guna efektifnya tugas TPID, mutlak harus tercipta. Karena, efektivitas kinerja TPID dalam pengendalian inflasi harus ditingkat melalui implementasi program yang bersinergi antar semua pihak, serta memiliki semangat untuk terus mengoptimali strategi, program dan kegiatan dalam pengendalian inflasi di daerah, guna mendukung pembangunan bangsa dan daerah, untuk kemajuan bersama.
Hadir dalam kegiatan ini
SKPD terkait seperti Kadis Perkebunan Yeitij Roring, Kadis Perikanan Kelautan DR Tinneke Adam, Plt KaBappeda Elvira Katuuk, Plt Kadis PTSP Syaloom Korompis, Kadis Koperasi dan UMKM Ronal Sorongan serta Kabupaten/Kota, Kepala Bank Indonesia dan Kepala BPS Manado. (Stv)
Rakorev TPID Sulut Bahas Rencana 2023 Majukan Perekonomian Dukung Program ODSK
