MONITORSULUT.COM, MINAHASA — Ditengah pandemi Coronavirus Disease 2019 (Covid-19), Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Minahasa tetap menjalankan kegiatan pembersihan dan pengangkatan Eceng Gondok dari Danau Tondano.
Bupati Royke Octavian Roring (ROR) melalui Kepala Dinas Lingkungan Hidup (LH), Vicky Kaloh, mengatakan walaupun lagi gencar – gencarnya Pemkab Minahasa melakukan pencegahan wabah Covid-19, namun bukan berarti pelestarian Danau Tondano terabaikan.
“Selain memutus mata rantai penyebaran Covid-19, Pemkab juga tetap melakukan aktifitas pembersihan dan pengangkatan eceng gondok dari danau Tondano,” kata Kadis Lingkungan Hidup Vicky Kaloh
Menurutnya, pembersihan dan pengangkatan Eceng Gondok tidak bisa dihentikan walaupun ditengah pandemi Covid-19. “Program pelestarian danau Tondano dengan pengangkatan eceng gondok harus tetap dilakukan, karena program itu sudah berjalan sebelum ada wabah Corona,” tutur Kaloh.
Ia pun menjelaskan program pengangkatan Eceng Gondok dilakukan melalui padat karya tunai yang tersebar di 25 desa diseputaran Danau Tondano. “Sesuai instruksi Bupati dan Wakil Bupati, pengangkatan eceng gondok tetap dilakukan karena tidak berpengaruh dengan wabah Covid-19. Selain alat berat, juga melibatkan 25 warga di setiap desa yang terdampak seperti tukang ojek, supir, buruh bangunan, kusir bendi, pedagang dan lainnya. Mereka diberikan gaji Rp 110.000 per hari untuk pengangkatan eceng gondok,” jelas Kaloh.
Padat karya tunai ini, lanjut dia, sekaligus jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak Covid-19. Selain itu juga sangat membantu perekonomian masyarakat di desa yang terdampak wabah Corona.
“Jadi, setiap warga yang akan datang mengangkat eceng gondok, wajib tidak bersamaan atau berkerumunan dengan menjaga jarak dua meter. Dan proses pekerjaannya dibawa komando tujuh Camat yang ada di wilayah seputaran danau Tondano,” tukas Kaloh.
Sedangkan pekerjaan pengangkatan Eceng Gondok dengan alat berat, difokuskan di Kecamatan Kakas. “Alat fokus bekerja di Kakas, karena hamparan eceng gondok paling banyak di sana. Kemudian, jika disetiap desa sudah lebih dari 25 orang, pemerintah stempat akan mengatur secara bergiliran,” tukasnya.(win)
