MANADO,MONITORSULUT – Setelah program Universal Coverage (UC) diintegrasikan kedalam BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Kesehatan, Pemkot mulai memikirkan untuk membangun Rumah Sakit representative untuk rakyat Kota Manado. Bukti keseriusan Pemkot, dimulai dengan peletakan batu pertama pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Kota Manado yang terletak di samping Kantor Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kelurahan Tingkulu, Kecamatan Wanea, Senin (22/05).
Dalam sambutannya, Walikota GSVL mengatakan rencana pembangunan RSUD Kota Manado senilai Rp14 Miliar lebih itu telah beberapa kali dipindahkan. Mulai dari lokasi di Kecamatan Mapanget sampai akhiirnya ditetapkan dibangun di Kecamatan Wanea. “Rencana pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah Kota Manado ini telah ada sejak lama. Dan dengan berbagai pertimbangan, akhirnya pembangunan Rumah Sakit ini bisa terlaksana ditempat ini,” tandas Walikota GSVL. Menurutnya, selama ini layanan kesehatan kepada masyarakat belum maksimal. Pasalnya, jumlah kamar rumah sakit di Manado masih kurang. Sehingga, banyak pasien dengan kemampuan terbatas belum dapat terlayani. “Saya berharap dengan adanya Rumah Sakit milik pemerintah Kota Manado ini, akan memberikan layanan kesehatan yang lebih baik. Apalagi, kedepan bukan hanya Rumah Sakit pemerintah, namun akan dibangun pula rumah sakit baru oleh kalangan swasta. Di Mapanget akan dibangun Rumah Sakit Siloam dan Rumah Sakit Hermina,” tukas Walikota dua periode itu. Dikatakan Walikota GSVL, kehadiran RSUD Kota Manado di Kecamatan Wanea tersebut, tidak hanya membantu masyarakat Kota Manado, namun sebagian masyarakat Kabupaten Minahasa. Untuk itu dirinya berharap kepada pihak kontraktor dan konsultan, untuk bisa melakukan pekerjaan sebaik mungkin dan ikuti aturan main yang ada. “Semoga proyek pembangunan RSUD ini mendatangkan tiga kesuksesan, yakni sukses administrasi, sukses pembangunan fisik dan sukses dalam pelayanan kesehatan ke masyarakat nantinya. Jadi saya minta, lakukan pekerjaan sebaik mungkin. Karena berkat tidak akan lari, jika kita melakukan dengan penuh tanggung-jawab guna menghindari dampak hukum dikemudian hari,” saran Walikota GSVL yang juga pernah menjabat Kadis PU di Kota Bitung tersebut.