Mitra Hebat Bergerak Cepat, Mendapat Predikat Tertinggi Implementasi MCK KPK 2019 di Sulut

 

Mitra, MONITORSULUT.com. – Prestasi yang mengaggumkan Kembali diraih Kabupaten Minahasa Tenggara (Mitra) atas kepemimpinan Bupati James Sumendap dan Wakil Bupati Joke Legi, yang kali ini lewat hasil Monitoring Center For Prevention (MCP) Oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), dan mendapat predikat tertinggi di Provinsi Sulawesi Utara.

Prestasi yang diraih disampaikan oleh Tim Koordinasi dan Supervisi Pencegahan Korupsi (Korsupgah) KPK kepada 15 kabupaten Kota se Sulut lewat sosialisasi keberhasilan program pencegahan korupsi terintegrasi dan penjelasan teknis indikator keberhasil MCP yang dilaksanakan secara Virtual dan disaksikan langsung Bupati Mitra James Sumendap SH dan Jajaran, Senin,(4/5).

 

Sekertaris Daerah (Sekda) Mitra David Lalandos kepada sejumlah media disela-sela kegiatan sosialisasi yang disampaikan oleh Tim Korsupgah KPK mengatakan, kegiatan kali ini memaparkan Terkait MacP yang meliputi Berbagai indikator penilaian seperti perencanaan dan penganggaran, APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, APIP serta dana desa.

”Ada 8 area intervensi yang menjadi poin penilaian MCP oleh KPK dan hasilnya Mitra berada di urutan pertama untuk implementasi MCP program KPK tahun 2019, itu tentunya berkat kerja keras serta arahan leader pak Bupati James Sumendap,” jelas lalandos.

Sementara itu Bupati James Sumendap mengatakan, terkait hasil yang diberikan Pihak KPK mengatakan masih ada beberapa indikator yang akan terus kabupaten Mitra benahi salah satunya sektor pendapatan.
”Untuk Kabupaten Mitra, masih ada sekitar 9 persen dari hasil MVP yang harus dibenahi dan berharap bisa mengatasi seperti sektor pendapatan,” ucap Sumendap.

Sumendap menambahkan, dalam penyampaian MCP ada hal menarik yang disampaikan kasatgas yakni ada beberapa point yang tidak perlu belajar sampai ke Jawa atau daerah lain cukup belajar di kabupaten Mitra.

”Apabila ada yang ingin belajar, Mitra siap membagi ilmunya, datang saja ke Mitra, kami akan bantu Inspektorat, badan keuangan serta aset, tak terkecuali pemerintah propinsi kalau mau berguru di Mitra, tak perlu gengsi karena ini membangun Indonesia bukan hanya membangun Mitra. Terkait Management ASN, siap berguru ke provinsi,” jelas Sumendap. (James)