MONITOR SULUT, SULUT – Kegiatan Reses III tahun 2016, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Sulut dapil Kota Manado, James Karinda datangi masyarakat lingkungan 5, Kelurahan Molas, Kecamatan Bunaken, selasa (13/12) kemarin malam.
Banyaknya warga yang hadir memanfaatkan moment tersebut dengan menyampaikan aspirasi-aspirasi mereka, diantaranya tentang lingkungan dan bidang kesehatan.
“yang menjadi permasalahanya yaitu banyak pohon-pohon dipinggir jalan khususnya di wilayah Bailang, yang sudah seharusnya dipotong tapi sampai sekarang belum juga di potong. Hal tersebut tentunya sangat meresahkan kami masyarakat sekitar juga pengguna jalan, apalagi pada kondisi cuaca yang akhir-akhir ini sangat berbeda” tutur Orisna Utia Rahman.
Warga yang sama juga mengeluhkan tentang program Kartu Indonesia Sehat (KIS) dari pemerintah. Kabarnya program yang dikatakan bebas pungutan tersebut, masih juga dimintai biaya dari pihak tertentu.
“pak saya hanya mau mempertanyakan tentang program KIS dari pemerintah. Dalam sosialisasinya dikatakan tidak ada pungutan biaya sama sekali, tapi kenapa pada saat anak saya sakit, saya masih harus mengeluarkan uang ?” bebernya.
Menanggapi permasalahan tersebut, James Karinda berjanji akan menindaklanjuti dan trus melakukan pengawasan terhadap hal-hal yang demikian.
“Untuk masalah pohon, saya setuju dengan Ibu Utia Rahman. Ini memang terlihat sangat kecil tapi nantinya akan berdampak sangat besar. Karena itu sebagai tingkat pencegahan, saya akan sampaikan keluhan tersebut kepada Badan Lingkungan Hidup (BLH), agar supaya pohon-pohon yang dinilai berbahaya dapat segera ditebang, dengan demikian tidak akan menimbulkan korban” ujar anggota dewan fraksi Demokrat tersebut.
Sembari itu, Karinda menambahkan bahwa untuk program KIS tentunya tidak dipungut biaya. Jika ada pihak-pihak tertentu yang mengambil keuntungan dari program tersebut nantinya akan diberi sanksi.
“KIS ini merupakan program dari pemerintah pusat yang sangat baik dan harus didukung. Untuk pengguna KIS semuanya gratis, tidak ada pungutan sama sekali. Kami DPRD Sulut sudah sering melakukan hearing dengan pihak-pihak tertentu terkait hal yang demikian. Salah satunya yaitu RSUP Prof. Kandouw dan sekarang mereka sedang melakukan pembenahan. Jika masih terdapat pihak-pihak yang meminta pungutan, kami akan beri sanksi yang tegas” pungkasnya. (Angel)
