MONITOR Sulut – Pemerintah Provinsi Sulut terus melakukan pendataan sekaligus menggenjot sertifikasi tanah aset pemerintah. Dimana pemprov sejak tahun 2019 menggandeng Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk sertifikasi aset pemerintah.
Adapun kerja sama itu sudah membukukan 154 tanah yang sudah disertifikat, namun masih 190 aset tanah lainnya menanti dikeluarkan sertifikat
“Kami apresiasi jajaran BPN, program ini masuk inovasi terbaik di samping diawasi KPK.
Progres kerja sama ini diapresiasi pusat masuk penilaian terbaik,” kata Pj Sekprov Praseno Hadi ketika memimpin Rapat Kordinasi bersama BPN terkait sertifikasi tanah aset Pemprov Sulut di Ruang F J Tumbelaka, Kantor Gubernur, Senin (6/6/2022).
Lanjut Hadi, targetnya 190 lahan ini yaitu 100 lahan tahun ini disertifikasi, menyusul lagi Tahun depan 90 lahan dapat sertifikat
Pj Sekprov memberi catatan sebisa mungkin menyelesaikan persoalan lahan ini
Sementara itu, Kepala BPN Sulut Lutfi mengatakan, memang sertifikasi menjadi lebih intens untuk kepemilikan Pemerintah. Bicara sertifikasi ada 2 aspek, ada data yuridis dan data fisik
“Yuridis itu tanah Pemerintah, dokumennya siap, kedua kondisi fisik di lapangan, namun seringkali kondisinya tidak seindah warna aslinya,” jelasnya seraya menambahkan ada 4 kuadran kondisi yang ada yakni kuadran satu, dokumen lengkap, fisik dikuasai pemerintah, kuadran dua, dokumen kurang lengkap, tapi fisik dikuasai. Kuadran tiga, Dokumen lengkap, fisik tidak dikuasai dan Kuadran empat, Dokumen tidak ada, fisik tidak dikuasai
“Kita pilah nanti mana masuk kuadran 1, 2, 3, 4. Ini problematika sertifikasi aset pemerintah,” pungkasnya seraya menyampaikan, memang Tanah Pemerintah itu rentan digugat
“Dulu nggak ada gugat tanah pemerintah. Tapi sekarang banyak yang gugat. Di Sulut sengketa kedua terbanyak se – Indonesia. Memang menjadi perhatian kita, bagusnya selengkap mungkin,” ujarnya
Ia berharap semua prosesnya ikut prosedur. Kala ada gugatan, langkah prosedur sudah betul, sehingga aset bisa dipertahankan.
Kabid Aset Melky Matindas menambahkan selama 4 tahun terakhir ada 357 sertiifkat yang telah selesai sehingga hampir 100 persen sertifikat lahan pemprov dapat dituntaskan, dan semua berkat koordinasi semua unsur terkait dan petunjuk pimpinan.
Kesempatan itu juga, BPN menyerahkan sertifikat aset pemerintah yang sudah disertifikasi tahun 2022 kepada Pj Sekprov Praseno Hadi. Hadir mendampingi Kepala BKAD Dr Femmy Suluh dan Kabid Aset DR Melky Matindas. (Stv)
