MONITOR SULUT – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut), Selasa (16/5) siang tadi, menggelar Paripurna terkait buka tutup masa sidang 2016-2017, laporan kinerja Alat Kelengkapan Dewan (AKD), penetapan Ranperda penyertaan modal bagi PT. Sulut Membangun Hebat, penyampaian Ranperda Pengelolaan Gunung Tumpa, serta penyampaian hasil reses dari para anggota dewan disetiap dapil, di ruang Paripurna Kantor DPRD Sulut.
Mengingat pentingnya Paripurna yang ada, pada kesempatan tersebut dewan juga mengkritisi para pejabat yang duduk di jajaran pemerintahan Provinsi Sulut. Pasalnya pada kegiatan yang dihadiri langsung oleh Gubernur Olly Dondokabey, para Perangkat Daerah terlihat kurang memperdulikan, bahkan dari banyaknya Dinas Pemerintahan yang ada di Sulut, hanya sebagian saja yang turut hadir dalam forum resmi itu.
“dari 40 Perangkat Daerah, yang hadir sekarang ini hanya kurang lebih 14 dinas saja. Ini merupakan poin penting yang harus diperhatikan oleh bapak Gubernur” tukas Edwin Lontoh, Sekretaris Komisi III itu.
Ditempat yang sama, Ayub Ali, selaku anggota Komisi III juga mempertanyakan hal tersebut. Menurutnya, sudah beberapa kali agenda Paripurna, banyak sekali Perangkat Daerah yang mulai mangkir untuk hadir. Itu merupakan hal yang harus ditindaklanjuti.
“Bagaimana kehebatan itu mau terjadi kalau anggotanya tidak hebat. Oleh karena itu, kami melihat kondisi ini sangat tidak bagus, apalagi paripurna ini dihadiri oleh bapak gubernur kita, ini harus ditindaklanjuti” ungkapnya.
Menanggapi hal tersebut, Dondokambey menjelaskan bahwa ketidakhadiran dari beberapa Perangkat Daerah, itu bukan suatu kesengajaan, namun ada hal yang harus mereka kerjakan.
“sebenarnya kehadiran para Perangkat Daerah pada hari ini memang terbagi tiga, hal itu dikarenakan banyaknya acara dari Pemrov. Hari ini, Pak Wakil Gubernur, Steven Kandow juga mohon ijin untuk tidak hadir sebab beliau bersama dengan rombongan akan mengikuti acara bulan bakti gotong-royong di salah satu daerah yang ada di Sulut. Selain itu, beberapa Perangkat Daerah juga sedang mendampingi Komisi VII RI, yang berkunjung di Sulut” jelas Olly, seraya meminta agar Dewan dapat memaklumi.
Adapun, kegiatan tersebut dirangkaikan juga dengan penandatanganan Ranperda penyertaan modal yang dilakukan oleh Ketua DPRD Sulut, Andrei Angow, didampingi para wakil Vreeke Runtu, Marthen Manoppo dan Wenny Lumentut, bersama dengan Gubernur kepada pihak PT. Sulut Hebat Membangun.
Lebih lanjut, dalam pembahasan hasil reses, Olly menyampaikan bahwa perlu ada dikoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, karena kebanyakan aspirasi yang didapatkan merupakan kewenangan dari pemerintah setempat.
“semua hasil reses itu harus lebih banyak dengan wewenang kabupaten kota, nantinya kami akan melakukan koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Kota bersama anggota dewan setempat untuk sinkronkan” tandas orang nomor satu di Sulut itu.
(Lipsus)
