MONITORSULUT,MANADO – Dalam rangka percepatan penanganan covid19, Walikota Manado GS Vicky Lumentu, memangkas belanja kegiatan fisik hingga 90 persen.
Ini dilakukan terhadap kegiatan proyek-proyek infrastruktur strategis seperti Graha Religi, Pasar, Hotmix Jalan, Jembatan, Gedung kantor dan lainya.
“Pada belanja modal tersebut yangb totalnya 158 miliar rupiah lebih Walikota telah melakukan rasionalisasi sebesar 143 miliar rupiah atau 90 persen,” beber Kepala Pusat Teknologi Informasi dan Komunikasi Cerdas Command Center (KaPusTIK C3) Franky Mocodompis (FM) dalam pertemuan di salah satu cafe di kawasan Tikala Senin, 26/10 siang tadi.
Mantan Kabag Humas Setda Kota Manado ini menjelaskan, dari data ini mari kita bandingkan rasionalisasi yang Walikota GS Vicky Lumentut lakukan pada dua jenis belanja yang sering dipolemikkan di masyarakat melalui media sosial.
“Kalau dilihat data belanja tidak langsung atau belanja pegawai yang terdiri dari komponen Gaji, Tunjangan dan lainya, dari anggaran sekitar 216 miliar rupiah lebih, rasionalisasi yang dilakukan hanya berkisar 20 persen atau sekitar 44 miliar rupiah,” terang FM.
Menariknya, FM sampai merasa heran paling ramai atau menjadi tranding topic adalah Belanja Jasa Honor THL. Padahal lanjut FM, dari total honor THL pada APBD 2020 sebesar 146 miliar rupiah lebih, rasionalisasi atau yang dipangkas justru hampir mencapai 39 miliar rupiah dengan prosentase 27 persen.
“Dengan begitu, perlu diluruskan Walikota Manado tidak melakukan pemangkasan anggaran untuk THL dan lainya hingga tidak dapat dibayarkan saat-saat ini yang memang ditata dalam APBD Perubahan,” terang FM.
Sementara itu, soal polemik pembahasan APBD Perubahan Tahun 2020 di mana di dalamnya terdapat pemberitahuan Pinjaman PEN sebesar 300 miliar rupiah, berbagai isu dengan sengaja dihembuskan dengan mengait-ngaitkan dengan Pilkada Manado 2020 pun disayangkan FM.
“Keberpihakan Pemerintah Kota Manado terutama Walikota G.S. Vicky Lumentut terhadap program percepatan penanganan covid19 tentunya didasari dengan aturan perudang-undangan yang berlaku. Sementara ada kalangan menuding Walikota tidak cermat melakukan Pergeseran Anggaran atau dalam Surat Keputusan Bersama Menteri Keuangan dan Mendagri disebut Rasionalisasi yang berujung pemotongan honor THL yang tidak sebanding dengan rasionalisasi atau pergeseran pada pos belanja lain seperti belanja modal atau infrastruktur lainnya, itu tidak benar dan opini yang sesat,” tegas FM.
“Sejak memimpin Manado periode pertama dan kedua, Walikota G.S. Vicky Lumentut sudah sungguh-sungguh menunjukkan keberpihakannya pada publik Kota Manado. Faktanya, jika dihitung anggaran yang dikembalikan langsung kepada masyarakat dalam bentuk dana duka, universal coverage, insentif pemuka agama, BPJS, per tahun bisa menyentuh angka lebih dari 100 miliar rupiah per tahun,” tambah FM.
Diakuinya, ekspos data pengelolaan keuangan pada masa pandemi dilakukan secara terpusat, namun kondisi seperti ini juga “digoreng-goreng” untuk kepentingan tertentu terutama menjelang Pilkada 2020.
“Tapi Walikota Manado selalu berpesan agar selaku ASN Pemkot Manado harus mengedepankan etika, jangan emosi melayani pertanyaan publik, tetap berikan keterangan yang memiliki dasar kajian dan kuat. Terutama kepada saya dan tim di Cerdas Command Center yang setiap hari berhadapan dengan masyarakat baik melalui kanal pengaduan di media sosial dan Call Center 112, kami selalu diberikan dorongan agar terus memperkaya literasi publik dengan sajian data, fakta, dan regulasi, serta proaktif mengajak masyarakat menghindari hoaks dan ujaran kebencian,” tutup FM. (redaksi)
