Manado MS- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) Selasa (6-2-2018) siang tadi menggelar, Forum Grup Discussion (FGD) tentang pembaha san isu strategis kebijakan pembangunan berwawasan kependudukan tingkat Provinsi Sulut yang dilaksanakan di Hotel Grand Puri Manado.
Berdasarkan UU nomor 52 tahun 2014 dan UU nomor 23 tahu 2014, tentang tugas dan fungsi pemerintah itu fokus dalam pembangunan kependudukan. Kita ini merupakan fasilitator, karena ini masih kegiatan baru. Arti kata kesepakatan globalnya sudah dari tahun 1991, ketika ada kongres kependudukan di kairo itu untuk negara berkembang. Tetapi Sekarang bagaimana pelemtasinya di Indonesia khususnya di provinsi dan sekarang sudah di Kabupaten dan Kota.
“Kita berencana untuk membuat sebagai acuan rancangan induk dan disain kependudukan, dalam pembangunan kependudukan harus dilakukan semua element. Biar manapun dia sektor apapun, misalnya dia buat perumahan untuk siapa. Pasti oleh penduduk dan semuanya baik subjek dan objeknya tetap penduduk,”ungkap Kepala Perwakilan BKKBN Sulut Dra Theodora Pandjaitan.
Secara global pembangunannya ke Penduduk dengan demikian, setiap sektor mempunyai kebijakan masing-masing. Jangan sampe tidak teroorganisir, tetap dalam satu acuan Grend Disain Kependudukan. Sedangkan rancangan induk yang kedua, kita perlu mengenal karakteristik.
“Karena itu kita merasa, lewat penyusunan profil kita bisa melihat masalah kependud ukan yang menonjol. Misalkan, pernikah an dini atau kelahiran ibu hamil di usia muda. Ini dari segi kualitasnya,” ungkapnya.
Endingnnya, kependudukan peningkatan kualitas SDM seperti terdapat dalam program pemerintah Pusat yaitu nawacita ke 5. Bagaimana kita bergerak, berawal dari para remaja-remaja. Ini supaya para remaja repordusinya sehat, kemudian kita susun profilnya untuk kita melakukan sekmen.
“Berdasarkan hal tersebut, bisa memberikan masukan kepada kepala daerah yang ada di Sulut.Tetapi ini bukan sekedar rekomendasi, tetapi ini beranjak dari permasalahan daerah yang bersangkutan dan di cari jalan keluarnya. Kemudian dicarikan cara bagaimana mengatasinya permasalahan itu,”tuturnya.
Dalam pertemuan tersebut dilibatkan semua sektor utama yaitu, pertama Kaum Akademisi karena kademisi sendiri adalah lumbung pemikir secara meteologi kwalitas Kependudukan, ikatan pengamat demokrafi indonesia, PSKK unsrat pada umumnya sektor praktisi. Tentunya dari Bapeda, BPS, dinas kesehatan, dukcapil, pendidikan sosial. Secara langsung kalau BPS merupakan sumber Data, kalau Bapeda perencana yang mengsingkronkan rencana. Sedangkan Sektor sosial, Dukcapil, Pendidikan ini adalah terkait langsung dengan kualitas SDM.
“Harapan nantinya, mereka membuat rancangan pola acuan disaat kita menyusun yang sesungguhnya. Pencapaian kerja BKKBN sendiri sudah bagus, hasil SDKI tahun dua ribu tujuh belas baru saja ini merupakan indikator keberhasilan dari program BKKBN merupakan penurunan angka kelahiran besar sekali. Dari 2,6 jadi 2, 2 secara kebehasilan itu sukses,”tutupnya.
Sedangkan menurut Seketaris Forum Umat Beragama Sulut Tenny Assa mengatakan, kami menyambut positif tentang pembuatan Grend Disain Kependudukan di Sulut. Karena kita melihat grand disain ini menuju kearah pembangunan, semuanya itu bertujuan untuk kesejahteraan rakyat termasuk di dalamnya umat beragama akan jelas.
“Kami berharap, grend disain ini bisa acuan kemudian pemerintah propinsi akan membuat program-program peningkatan mensejahterahkan penduduk. Dengan demikian, ketika kita sudah ada model atau arah untuk membuat kebijakan. Apa itu pendidikan, kesehatan pemerataan ke penduduk, peningkatan kesejahteraan penduduk dalam pendekatan seperti itu. Saya pikir ini akan sangat memudahkan satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun program,”tutupnya. (Cha)
