MONITOR SULUT, MANADO – Rolling tahap dua jabatan eselon III dan IV Pemerintah Kota (Pemkot) Manado yang dilakukan jumat, (13/1) minggu kemarin, dinilai tidak transparan.
Waktu pelaksanaan pelatikan jabatan pengisi struktur Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) baru yang mengalami penundaan lebih dari 3 jam, yaitu berdasarkan jadwal akan dilaksanakan pukul 19.00 Wita, kenyataaannya nanti dimulai pada pukul 23.00 wita dan selesai pukul 02.00 Wita pada hari berikutnya, sempat menarik perhatian.
Kabarnya, kemoloran waktu tersebut dikarenakan para Tim Evaluasi Kinerja masih melakukan bongkar pasang pengisian jabatan yang ada.
Untuk mengatehui kebenaran akan hal tersebut, informasi dalam Surat Keputusan (SK) tentang pengisan jabatan merupakan satu-satunya petunjuk. Namun sangat disayangkan, ditempat yang sama Kepala Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan (BKPP), Corry Tendean yang merupakan pemegang SK tersebut menolak untuk menunjukannya kepada awak media.
“Please, nanti besok saja ya” ujar Corry Tendean, pejabat yang belum dua pekan duduk di kantor BKD.
Sikap Kaban BKD tersebut, tentunya terkesan tidak transparan, sangat berbeda dibandingkan dengan Pemerintah Provinsi yang pada saat pelantikan pejabat eselon II, III dan IV awal bulan januari lalu, dengan sangat terbuka, membeberkan daftar nama-nama pejabat yang dilantik kepada awak media.
Menanggapi hal ini, salah satu anggota Komisi A, DPRD Kota Manado, Arthur Paat mengatakan bahwa kemungkinan ketidak transparan ini dikarenakan Tim Badan Pertimbangan Kinerja dan Kepangkatan (Baperjakat) yang tidak jalan. Karena berdasarkan informasi yang ada, terdapat sekitar 50 orang yang telah diudang tapi tidak dipanggil namanya.
“Hal ini kemungkinan dilakukan karena ada beberapa nama yang pada saat Injury Time diganti. Jadi lewat hal ini, bisa dikatakan Baperjakat sudah tidak jalan sebagaimana mestinya. Karena biasanya penempatan posisi pejabat eselon III dan IV itu, sesuai dengan mekanisme yang dikeluarkan oleh tim Baperjakat. Seperti, pengangkatan sesuai dengan profesional kerja dan karir. Tapi jika dilihat suasana sekarang ini, bisa dikatakan ada pengaruh-pengaruh politik” beber Wakil rakyat dapil Tikala-Paal 2 ini.
Disisi lain, Arthur Paat juga berpendapat bahwa ada hal yang membuat Kaban ragu untuk menunjukan SK tersebut.
“Sebenarnya Kaban harus trasnparan. Tapi mungkin ada pemikiran lain darinya. Oleh sebab itu, ia masih ragu untuk menunjukannya” tutur anggota dewan fraksi Hanura ini saat ditemui di Kantor DPRD Kota Manado, Senin (16/1) sore tadi. (Angel)
