MONITOR SULUT – DPRD Provinsi Sulawesi Utara (Sulut) melalui Badan Musyawara (Banmus), kritisi hasil Laporan Kinerja Pertanggung Jawaban (LKPJ) Gubernur, terkait angka pengangguran yang ada di Sulut, Rabu (5/4) siang tadi, di ruang Paripurna Dewan Provinsi.
Berdasarkan yang dipaparkan oleh Sekretaris Provinsi Etwin Silangin, angka pengangguran di Sulut mengalami penurunan dari 9,0 persen, kini menjadi 6,2 persen. Hal tersebut menarik perhatian.
Menurut Sekretaris Banmus James Karinda, Pemerintah Provinsi harus bekerja sama dengan Dinas Tenaga Kerja untuk mengecek kembali apakah hasil tersebut sudah sesuai.
“telah terjadi penurunan kurang lebih 3 persen, menurut saya itu sangat baik. Tapi saya minta Sekprov bersama dinas terkait untuk mengecek kembali, jangan sampai angka pengangguran yang menurun itu, diisi oleh mereka yang bukan penduduk Sulut” tegas Karinda.
Baginya, sekarang banyak sekali masyarakat dari luar wilayah datang bekerja di Sulut, bahkan mereka bekerja dimana-mana. Jangan sampai terjadi kekeliruan.
“ini sebenarnya benar angka nyata penduduk Sulut atau angka perkembangan mereka yang berasal dari luar wilayah dan bekerja diSulut ? Coba dicek lagi, agar tidak keliru” ungkapnya. (Angel)
