DPRD Boltim Tetapkan Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 2018

MONITOR SULUT, Boltim – Dewan Kabupaten (Dekab) Bolaang Mongondow Timur (Boltim) gelar paripurna dalam rangka penetapan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun anggaran 2018. Bertempat di ruang sidang DPRD, Selasa (18/6/19).

Rapat dipimpin  oleh Ketua DPRD Boltim Drs Marsaoleh Mamonto. Dalam sambutannya Ia mengatakan, kegiatan tersebut sebagai wujud kepatuhan pemerintah terhadap Undang-undang.

“Pelaksanaan paripurna atas penetapan APBD tahun anggaran 2018 ini didasarkan pada undang-undang tentang pemerintahan daerah sebagai dokumen yang sah melalui Ranperda yang sudah di tetapkan,” ujar Marsaolah Mamonto.

Sebelum itu, menurut pandangan umum anggota DPRD Argo Sumaiku, air bersih sangat dikeluhkan masyarakat yang berada di desa-desa terpencil.

“Sesuai hasil reses beberapa waktu, ada beberapa desa pelosok yang tidak menikmati air bersih. Beberapa program air bersih yang dianggarkan sejak tahun 2011 lalu dinilai tidak sesuai harapan,” ketusnya saat paripurna sedang berlangsung.

Selain itu lanjut Argo, pinggiran sungai di desa Molobog harus dibangun tanggul penahan air karena sering banjir.

“Jika cuaca hujan, sejumlah rumah di desa Molobog terpaksa harus tergenang banjir luapan air sungai. Itu diharapkan agar segera dibangun tanggul (broncong),” ujarnya.

Selanjutnya, penyampaian pandangan umum oleh Anggota DPRD Rael Agow mengharapkan, pemkab segera membangun Rumah Sakit, karena itu adalah kebutuhan masyarakat.

“Dengan adanya RS, masyarakat Boltim lebih dimudahkan untuk berobat atau memeriksa kesehatan. Tidak perlu jauh-jauh keluar daerah,” pinta Agow.

Dilanjutkan dengan pembacaan sambutan Bupati Boltim Sehan Landjar yang diwakili Wakil Bupati Rusdi Gumalangit.

Menanggapi pandangan umum Aleg Boltim, Wabup Rusdi mengatakan, kebutuhan masyarakat adalah tanggungjawab kita sebagai pemangku daerah.

“Penyiapan air bersih, pembuatan tanggul penahan air dan pembangunan RS, tentunya adalah tanggungjawab kita semua selaku pemerintah. Dan itu pasti akan dianggarkan demi kesejahteraan masyarakat Boltim khusunya,” sebut Wabup.

Turut hadir dalam giat tersebut yakni, Sekertaris Daerah, Ir Muhammad Assegaf, Assisten 1, 2, dan 3, Wakil Ketua DPRD Sumardia Modeong dan Antonius Muaya, dan unsur Forkopimda.

Untuk diketahui, seluruh anggota DPRD yang hadir pada paripurna penetapan tersebut setuju ditetapkannya Ranperda penetapan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2018 sebagai peraturan daerah. (**)