MONITOR SULUT – Dalam rangka melaksanakan masa reses I tahun anggaran 2017, maka beberapa anggota DPRD Provinsi Sulawesi Utara kunjungi daerah pemilihan masing-masing. Adapun tujuan dari pengadaan reses ini, yaitu untuk mencari tahu apa saja aspirasi masyarakat yang berhubungan dengan kebutuhan atau keluhan tentang program pemerintah.
Seperti salah satu hal yang disentil oleh Wakil Ketua DPRD Sulut Vreeke Runtu pada saat reses di desa Kalasey II, Kecamatan Mandolang, MInahasa, Selasa (2/5), dijelaskan bahwa hidup harus tetap waspada terhadap hal-hal yang bersifat radikalisme. Bahkan diharapkannya agar kesatuan Rapublik Indonesia dapat terus dipertahankan.
“Hidup rukun dan damai serta aman adalah segala-galanya bagi bangsa ini. Jaga terus sembari waspada terhadap kegiatan-kegiatan radikalisme yang harus kita tolak dari bumi Nyiur Melambai. Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah harga mati,” ucap Runtu.
Ditempat yang berbeda, Yongki Liemen saat resesnya di Banjer lingkungan III Kecamatan Tikala, menghimbau agar masyarakat dapat hidup saling bertoleransi dan mengormati perbedaan.
Adapun, dalam reses Ketua DPRD, Andrei Angouw, masyarakat lorong Lembang Kelurahan Mahakeret Barat lingkungan IV mengeluhkan kenaikan tarif dasar listrik yang melejit tanpa sosialisasi. “Kenaikkan harga listrik sudah sangat mencekik. Bayangkan kami biasanya cuma bayar Rp100 ribu sekarang harus bayar sampai Rp500 ribu,” ungkap Yoke Emor, warga setempat kepada Angouw.
Masalah lain seperti, infrastruktur dan air bersih juga dikeluhkan masyarakat kepada anggota dewan, Judi Moniaga dan Sjenni Kalangi. Kepada Moniaga Saat mengadakan reses di Kecamatan Amurang Raya. masyarakat berharap agar pemerintah membangun normalisasi dan penguatan tebing sungai Ranoyapo dan Ranowangko. Perbaikan jalan serta akses-akses pertanian, sedangkan kepada Kalangi, saat reses di Boltim, masyarakat berharap agar pemerintah dapat membangun fasilitas air bersih.
Lebih lanjut, warga di tiga desa, yakni Koha, Mokupa dan Agotey pada saat reses Wakil ketua DPRD, Wenny Lumentut, meminta agar pemerintah membangun infrastruktur pertanian dan pariwisata. “Kami juga minta pemerintah menyediakan TPA sampah yang sampai saat ini belum kami miliki,” keluh warga. Seperti diketahui, masa reses I tahun 2017 diikuti seluruh anggota DPRD Sulut. Dengan dana reses sebesar Rp45 juta per anggota dewan, dimana mereka didampingi staf dan pejabat Sekretariat DPRD saat turun ke dapil. (Adv)
