MONITOR SULUT, MANADO – Walikota Manado G.S Vicky Lumentut diundang secara khusus dalam acara Kongres Nasional Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, yang dilaksanakan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas-HAM) Republik Indonesia di Balai Kartini Jakarta, Kamis (16/3).
Dalam Kongres yang mengangkat tema ‘Memperteguh Toleransi dan Komitmen Negara dalam Melindungi Hak atas Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan di Indonesia’ itu, Ketua Komnas-HAM RI DR M Imdadun Rahmat mengatakan tahun 2016 Komnas-HAM banyak menerima laporan pengaduan seputar pembatasan atau pelarangan serta pengrusakan tempat ibadah.
“Hingga saat ini, Komnas HAM menerima laporan seputar pembatasan atau pelarangan dan pengrusakan tempat ibadah menjadi kasus yang paling banyak diadukan pada tahun 2016 yakni 44 pengaduan. Dan 12 pengaduan seputar ancaman atau intimidasi terhadap kelompok keagamaan,” jelas Imdatun.
Sementara ditempat yang sama Walikota GSVL, diberikan kesempatan untuk mempresentasikan model kerukunan umat beragama di Kota Manado.
Adapun Lumentut menjelaskan, terjaganya toleransi kehidupan beragama di Kota Manado tidak terlepas dari peran tokoh agama dan masyarakat. Apalagi, di Manado telah ada wadah Badan Kerja Sama Antar Umat Beragama (BKSAUA) dan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB). “Kerukunan antar umat beragama di Kota Manado bisa dijaga dengan baik tidak hanya peran pemerintah, tetapi juga peran para rohaniawan atau tokoh agama serta wadah kerukunan umat beragama yang ada yakni BKSAUA dan FKUB. Karena dalam berbagai kesempatan saya selalu katakan ada tiga pilar dalam membangun Kota Manado, yaitu pemerintah, rohaniawan dan pers,” ujar Walikota GSVL.
Terkait adanya laporan pelarangan pembangunan tempat ibadah di Kota Manado waktu lalu, GSVL menerangkan bahwa itu hanya karena mis-komunikasi saja. Hingga kini, tidak ada gejolak yang terjadi. Apalagi, pemerintah Pemerintah Kota Manado didukung Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Utara (Sulut) telah merencanakan untuk membangun Taman Religi tanpa membongkar masjid yang ada.
“Persoalan gesekan antar umat beragama terkait pembangunan tempat ibadah terjadi karena adanya mis-komunikasi, dan lebih mengarah berbau politis karena menjelang Pilkada Kota Manado lalu. Namun, setelah dilakukan dialog dengan BKSAUA dan FKUB, persoalan itu dapat diselesaikan. Karena rasa memiliki sebagai orang Manado sangat besar,” tukas Walikota GSVL, seraya menambahkan pemerintah dan masyarakat Kota Manado sangat terbuka dengan orang yang datang dari luar. Bahkan, mereka tidak lagi disebut warga pendatang tetapi warga Kota Manado.
“Di Manado tidak ada yang namanya orang Jawa, orang Makassar, orang Papua atau orang Batak dan lain sebagainya. Yang ada adalah orang Manado yang berasal dari Jawa atau orang Manado yang berasal dari Makasar, orang Manado berasal dari Papua dan seterusnya,” beber mantan Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) itu disambut aplaus peserta Kongres yang ada.
Adapun tampak hadir dalam Kongres tersebut Menteri Agama RI Lukman Hakim Saifuddin, Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Pol Drs Tito Karnavian, Walikota Bandung Ridwan Kamil, Walikota Bogor Bima Arya, serta undangan lainnya. Diakhir acara, Komnas HAM- RI menyerahkan apresiasi berupa penghargaan kepada tiga kepala daerah masing-masing Walikota Manado, Walikota Bandung dan Walikota Bekasi atas kerukunan antar umat beragama yang patut di contohi di seluruh Indonesia. (Angel)
