MONITORSULUT – DPRD Manado melakukan konsultasi dengan pihak Kemendagri (Kementerian Dalam Negeri), Jumat (29/01),terkait Penyelenggaraan Pilwako Manado 17 Februari mendatang.
Konsultasi ini dilakukan Ketua DPRD Manado, Noortje Van Bone bersama Wakil Ketua, Danny Sondakh dan anggota, diantaranya Benny Parasan (Politisi Gerindra), Markho Tampi (PDIP), Nurrasyid Abd Rahman (PKS), Jemmy Sangkay (Partai Demokrat) serta beberapa anggota lainnya dengan didampingi Sekwan, Steven Rende, meminta kejelasan apakah Pilwako Manado 17 Februari bisa dilaksanakan, serta masalah anggaran menyusul Pemkot Manado sendiri terkesan belum ada langkah persiapan dengan alasan masih menunggu payung hukum soal pergeseran Rp8 Miliar anggaran tambahan yang diminta KPU.
“Iya benar, kami sudah berkonsultasi dengan Kemendagri. Hasilnya, Pilwako Manado wajib dilaksanakan 17 Februari,” tegas Legislator 2 periode, Benny Parasan.
Soal anggaran, menurut Parasan dibebankan ke pemerintah daerah.
“Jadi pemerintah daerah (Pemkot, Pemprov Sulut) wajib membiayai dan melaksanakan Pilwako Manado sesuai dengan tanggal yang telah ditetapkan KPU Manado,” tandas Parasan.(team)
